Pembangunan Kawasan Pantai Bersama Diyakini tak Ganggu Biota Laut




Pakar Teknik Lingkungan Universitas Indonesia Firdaus Ali menyakini pembangunan kawasan Pantai Bersama hasil reklamasi yang dilanjutkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mengganggu keberadaan biota laut, termasuk produksi kerang hijau.
Pasalnya, penurunan produksi kerang hijau di wilayah itu terjadi lebih dari sepuluh tahun silam atau sebelum proyek berjalan.
Menurut Firdaus, penurunan jumlah biota laut di Teluk Jakarta disebabkan pencemaran limbah industri dan rumah tangga.
“Teluk Jakarta adalah muara 13 sungai yang mengalirkan limbah industri dan rumah tangga,” kata Firdaus, Senin (8/7).
Mengutip data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, sekitar 61 persen sungai di Jakarta saat ini tercemar berat. Pencemaran Teluk Jakarta sudah terjadi jauh sebelum reklamasi dilakukan.
"Teluk Jakarta hampir 40 tahun menerima beban pencemaran baik itu organik, inorganik, baik dari aktivitas domestik, komersial maupun industri yang selama ini membuang limbah dan berakhir di 13 sungai yang mengalir ke Teluk Jakarta," kata Firdaus.
Akumulasi pencemaran tersebut menimbulkan banyak kejadian seperti ribuan ikan mati di Ancol, algae bloom dan lain-lain. Hasil uji laboratorium juga menunjukkan kualitas air  dan biota laut di Teluk Jakarta sudah tercemar berat.
Pada saat bersamaan, Firdaus mengatakan, DKI Jakarta punya persoalan terkait ketersediaan lahan untuk mendukung pertambahan populasi dan aktivitas sosial ekonomi yang ada.
Kondisi yang sama, menurut Firdaus, juga pernah terjadi di Teluk Tokyo, Jepang yang sudah tercemar berat. Pada saat yang sama, Tokyo juga kesulitan mendapatkan lahan untuk mengolah sampah yang dihasilkan sehingga pilihan yang tersisa adalah mereklamasi sekaligus untuk memulihkan kondisi lautnya.
Reklamasi tersebut menurutnya sangat berhasil. Selain Tokyo, Singapura dan Shanghai juga sukses melakukan reklamasi sekaligus merestorasi teluk yang telah tercemar.
"Tidak mungkin developer akan jual properti kalau lingkungannya tercemar, jualannya tidak akan laku," ujarnya.
Sebelumnya, para pengusaha properti yang tergabung dalam Realestate Indonesia (REI) mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melanjutkan pembangunan di pantai hasil reklamasi. Pasalnya, banyak dampak positif yang akan muncul dari pembangunan di pulau reklamasi.
Pertama, pemerintah akan mendapatkan pemasukan dari pajak. Kedua, penyerapan tenaga kerja, dan ketiga munculnya perekonomian baru.
Selain itu, akan banyak penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat, termasuk masyarakat pesisir di utara Jakarta. Seperti anak-anak nelayan, yang tidak hanya bisa sekolah di pantai reklamasi, tapi juga bisa mendapatkan pekerjaan di tempat tersebut.
Dampak lainnya, setiap proyek properti, maka lebih dari 140 industri terkait juga ikut memperoleh dampak positif. Dari yang langsung seperti building material, sampai dengan interior. Lalu ada juga kelengkapannya seperti lukisan atau barang seni, barang-barang elektronik, dan yang lainnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan menerima pendapatan baru dari sektor property. Ini akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya, khususnya di DKI Jakarta.

Share:

Anggaran Masterplan dan Infrastruktur Dasar Ibu Kota Baru Rp 2 T

GERBANG CALON IBU KOTA NEGARA: Simpang tiga Km 38 Jalan Soekarno-Hatta dengan Jalan Negara (Jalan Sepaku-Samboja/ke arah tower) di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanagera. Wilayah ini menjadi akses darat terdekat untuk mencapai Kecamatan Sepaku yang menjadi calon lokasi ibu kota negara. (THOMAS PRIYANDOKO/KALTIM POST)

Pemerintah mengalokasikan dana proses pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur mulai tahun depan. Angkanya mencapai Rp 2 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan, alokasi Rp 2 triliun dibagi untuk lima sampai enam kementerian. Namun, dia tidak memerinci kementerian apa saja.
Menteri yang akrab disapa Bambroj itu menjelaskan, secara umum dana tersebut dialokasikan untuk dua hal. Antara lain untuk kebutuhan kementerian dalam mempersiapkan masterplan dan urban design. ”Sama dimulainya infrastruktur dasar,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta kemarin (25/9).
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan pembangunan infrastruktur dasar bisa dimulai pada semester kedua atau kuartal keempat 2020. Namun, dia mengisyaratkan pembangunan hanya dilakukan terhadap beberapa item. ”Jalan, drainase, dan bendungan untuk air minum, itu dulu terutama,” ucapnya.
Basuki menerangkan, pembangunan di tiap-tiap item tidak akan dilakukan dalam satu tahun anggaran. Tapi multiyear atau dicicil beberapa tahun. Untuk bendungan, misalnya, anggaran pada 2020 hanya dialokasikan untuk membayar uang muka.
”Misalnya, kebutuhan bendungan Rp 1 triliun, paling dialokasikan Rp 150 miliar. Itu uang muka karena multiyear semua,” jelasnya. Kemudian, untuk infrastruktur jalan, yang akan dibangun adalah jalan nasional di dalam wilayah ibu kota baru.
Alokasi dana Rp 2 triliun sebenarnya masih jauh dari total kebutuhan pemindahan ibu kota yang mencapai Rp 485 triliun. Dari kebutuhan tersebut, APBN ditargetkan menyumbang 19,2 persen atau setara Rp 93,5 triliun. Sementara sisanya diharapkan datang dari kontribusi swasta serta kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Pansus Janji Siapkan Regulasi
Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk Pemindahan IKN juga mulai bekerja. Kemarin mereka memanggil pihak-pihak terkait untuk membicarakan rencana tersebut. Hadir di antaranya Menteri PPN Bambang Brodjonegoro dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Ketua Pansus Zainudin Amali menyampaikan, rapat sore kemarin masih tahap awal. Yang dibicarakan tiga topik besar. Salah satunya pembiayaan dan infrastruktur IKN. Berikutnya rencana lokasi, lahan, dan lingkungan calon IKN baru. Terakhir soal produk regulasi yang dibutuhkan sebagai payung hukum IKN baru.
”Kita dapatkan gambaran jelas. Bahwa pemerintah memang serius dengan rencana pemindahan ibu kota,” katanya setelah memimpin rapat di kompleks DPR kemarin.
Setelah ini, papar Zainudin, rapat dilanjutkan dengan kementerian/lembaga lain. Di antaranya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertahanan, serta TNI-Polri.
Sementara itu, Gubernur Anies Baswedan memastikan bahwa pembangunan Jakarta akan tetap berjalan meski tak lagi menjadi IKN. Salah satunya, Jakarta akan dijadikan gerbang dunia global untuk aspek ekonomi dan bisnis. ”Sudah disampaikan presiden bahwa rencana pemindahan ibu kota tidak mengurangi rencana pembangunan Jakarta,” katanya.
Menurut Anies, justru dengan pemindahan IKN, Jakarta bisa berbenah. Terutama dalam pembangunan infrastruktur dasar. Mulai penyediaan air yang berkelanjutan, integrasi transportasi di setiap kawasan, serta upaya mengurangi ketimpangan sosial.
Jakarta juga akan berbenah dalam penyediaan ruang terbuka hijau (RTH). Ke depan, papar Anies, sejumlah aset milik pemerintah dialihfungsikan sebagai kawasan RTH. ”Akan terus kita benahi. Dan ini juga menjadi komitmen Pak Presiden,” tutur Anies.
Share:

APBN 2020 akan Difokuskan untuk Lima Tujuan Pembangunan Berikut ini

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah (kedua kiri) dan Bambang Soesatyo (kiri) menerima tanggapan pemerintah dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat Rapat Paripurna ke-10 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/9). DPR mengesahkan Rancangan Undang-undang APBN 2020 menjadi Undang-undang. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 disahkan menjadi Undang-undang melalui sidang paripurna DPR RI. Secara total, belanja negara yang telah ditetapkan ialah sebesar Rp 2.540,4 triliun atau meningkat sebesar 8,5 persen dibandingkan 2019.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional. Fokusnya yakni untuk memperkuat daya saing perekonomian dan industri melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Kebijakan APBN tidak berdiri sendiri, namun bersama kebijakan ekonomi lainnya seperti kebijakan moneter, kebijakan industri, perdagangan, dan investasi dan kebijakan sektor riil lainnya, berjalan seiring dan konsisten untuk mencapai tujuan bersama,” kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/9).
Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, mengatakan APBN 2020 sebagai kebijakan fiskal memiliki peran sangat penting. Ani menyampaikan, pemerintah akan fokus setidaknya pada lima hal.
Pertama, peningkatan SDM dan perlindungan sosial dalam rangka memperkuat modal dasar manusia yang sangat penting dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan teknologi digital. Penguatan itu dilakukan melalui beberapa program yang telah ditetapkan pemerintah.
“Dengan penguatan bantuan pendidikan dan pelatihan melalui perluasan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah serta Kartu Pra Kerja dengna didukung pemenuhan kebutuhan pangan melalui kartu sembako,” terangnya.
Kedua, pengembangan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka menengah dan panjang, serta penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran. Ketiga, pemberian insentif perpajakan dalam rangka mendukung peningkatan SDM dan daya saing untuk kegiatan vokasi dan litbang, serta industri padat karya.
Keempat, penguatan transfer ke daerah dan dana desa untuk pemetaan pembanguan hingga ke seluruh wilayah nusantara, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja. Kelima, penguatan dana abadi di bidang pendidikan untuk meningkatkan SDM.
“Juga kemajuan kebudayaan nasional, pengembangan riset nasional, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi nasional untuk menuju world class university,” pungkasnya.
Share:

Pembangunan Jalur KA Bandara Adi Soemarmo Terus Digeber

Kementerian Perhubungan terus bekerja untuk menyelesaikan pembangunan Jalur KA menuju Bandara Adi Soemarmo.Direncanakan pada akhir 2018 ini, konstruksi Jalur KA sudah selesai. Sehingga pada awal 2019 diperkirakan sudah bisa dioperasikan untuk pelayanan KA Bandara Adi Soemarmo.
"Kementerian Perhubungan juga melaksanakan pembangunan jalur ganda KA lintas selatan Jawa total sepanjang 276,8 Km yang ditargetkan selesai konstruksi dan diresmikan pengoperasiannya akhir 2018 ini," ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian, Zulfikri.
Sebelumnya, Kereta Api Bandara Adi Soemarmo, Kamis (17/5) kemarin sudah diresmikan pengoperasiannya untuk melayani lintas Solo – Yogyakarta – Kutoarjo, untuk sementara waktu.Dengan pengoperasian tahap awal KA Solo Ekspres, dimaksudkan untuk menumbuhkan minat masyarakat menggunakan kereta api.
"Sehingga, bila nanti sudah resmi beroperasi menjadi KA Bandara Adi Soemarmo, animo masyarakat di wilayah Solo, Yogyakarta dan Kutoarjo bertambah. Kereta ini nantinya akan dikoneksikan sampai bandara Adi Sumarmo yang saat ini masih dalam tahap pembangunan," tutur Zulfikri.
Share:

Pembangunan Jalan Tol Jogja - Solo Paling Lambat Akhir 2019

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan proses pembangunan jalan tol Jogja – Solo dimulai tahun ini. Itu setelah Gubernur DIJ Sultan Hamengku Buwono X memberikan lampu hijau.
”Paling lambat, akhir tahun ini lah sudah bisa dimulai (pembangunan tol Jogja-Solo),” jelas Direktur Jenderal Bina Marga Kemen PUPR Sugiyartanto menyebut hasil pertemuan dengan HB X di Kepatihan, Kamis (28/3).
Sugiyartanto optimistis pembangunan tol menjadi salah satu solusi untuk upaya meningkatkan perekonomian lokal. Tak terkecuali di DIJ. Peningkatan perekonomian itu, antara lain, dengan keberadaan rest area.
Toh, letak rest area bisa didesain di titik strategis. Alias dibangun di wilayah di sepanjang tol yang memiliki potensi ekonomi.
Karena itu, Sugiyartanto berjanji Kemen PUPR bakal mempelajari kawasan-kawasan di DIJ yang memiliki potensi ekonomi. Juga letak kawasan berpotensi ekonomi yang belum dilalui jalur utama kendaraan. Khususnya, logistik.
”Jalan tol ini kan lebih banyak untuk mengurus kendaraan logistik,” tuturnya.
Dengan tol, Sugiyartanto meyakini biaya pengiriman logistik ke Jogja lebih murah. Dari Surabaya, contohnya. Dengan begitu, harga komoditas ikut turun. ”Wisata kuliner juga ikut merasakan (dampak positifnya),” klaimnya.
Meski punya target maksimal akhir tahun dimulai, Sugiyartanto menyebut pembangunan jalan tol masih menunggu sejumlah pertimbangan. Di antaranya, ketersediaan tanah. Sebab, hal itu menentukan akselerasi pembangunan tol.
Kendati begitu, Sugiyartanto memastikan Kemen PUPR menghindari penggusuran atau penggantian lahan terlalu banyak. ”Sehingga Bina Marga perlu survei,” katanya.
Survei itu, kata Sugiyartanto, juga untuk mengetahui titik-titik potensi pariwasata di DIJ. Harapanya, pintu keluar tol langsung menuju kawasan objek wisata. Misalnya Candi Ratu Boko, Pantai Parangtritis, atau sentra industri kerajinan.
Berbeda dengan Jogja-Solo, realisasi pembangunan jalan tol Jogja-Semarang masih abu-abu. Namun, Sugiyartanto mengupayakan pembangunan tol Jogja-Semarang bebarengan dengan Jogja-Solo.
Sekprov DIJ Gatot Saptadi membenarkan perihal realisasi pembangunan jalan tol Jogja-Solo. Dia memastikan HB X sebenarnya tidak anti terhadap pembangunan tol. Toh, program strategis nasional, seperti pembangunan tol tidak akan memutus jaringan jalan yang ada.
Namun, sebagai kepala daerah, HB X tidak sekadar memikirkan persoalan teknis. Lebih dari itu, juga dampak keberadaan tol terhadap perekonomian warganya.
”Jalan tol harus bisa menyelesaikan masalah ekonomi,” tegasnya.
Karena itu, Gatot menegaskan, pemprov menyarankan Kemen PUPR agar menentukan lokasi rest area di lokasi strategis. Contohnya, ke arah Pantai Parangtritis.
”Tapi tentunya (penentuan rest area) dengan pendekatan teknis yang sesuai regulasi,” ungkapnya.


Share:

Dimulai, Pembangunan Taman Sumur Gemuling

DIKERJAKAN: Pengerukan dengan alat berat untuk meratakan lahan sebelum pembuatan Taman Sumur Gemuling di Jalan Wahidin Sudirohusodo. (YUDHA SATRIA ADITAMA/JAWA POS RADAR TUBAN)

TUBAN, Radar Tuban – Selama ini kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) di Tuban masih sangat terbatas. Setelah merenovasi Taman Sleko, ruang terbuka publik terus ditambah. Terbaru, dibangun Taman Sumur Gemuling di Jalan Wahidin Sudirohusodo. Persisnya, di timur kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tuban.
Penggarapan taman yang rencananya memiliki luas sekitar 50 x 200 meter (m) ini dimulai dengan pengerukan sejak sepekan terakhir. Satu unit eksavator dan bulldozer bergantian dioperasikan untuk membabat semak belukar, pohon pisang, dan tanaman lain. Tinggi tanahnya diratakan dengan pedel. Setelah pengurukan, dilanjutkan penggarapan taman dan fasilitasnya.

Kabid Kebersihan dan Pertamanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Tuban Sumarno mengatakan, pembuatan taman baru tersebut dianggarkan sekitar Rp 1 miliar. Pembangunan taman ditarget selesai sebelum akhir tahun ini. Nantinya, taman ini memiliki sejumlah fasilitas, seperti air terjun, bangku taman, dan sejumlah spot selfie yang bisa dinikmati pengunjung.
Share:

Rencana Pembangunan 3 Jalan Tol, Jogja – Solo Paling Alot



Rencana pembangunan tiga jalan tol sekaligus, yakni Jogja - Bawen, Jogja - Cilacap, dan Jogja – Solo, terus dimatangkan.Pemprov dan pemerintah pusat masih intens melakukan pembahasan. Hingga sekarang harga tanah di wilayah calon terdampak pun masih normal.
REALISASI pembangunan jalan tol Jogja - Solo paling alot di antara proyek strategis nasional lain di DIJ. Pembangunan jalan tol Jogja - Bawen, contohnya. Hingga sekarang Pemprov DIJ dan pemerintah pusat belum bersepakat. Kendati begitu, pemprov mengisyaratkan tetap memberikan lampu hijau terhadap proyek yang digagas pemerintah pusat itu.
Sekprov DIJ Gatot Saptadi menyebutkan, di antara keberatan pemprov terletak pada penentuan jalur yang dilintasi tol. Khususnya perbatasan antara Prambanan, Jawa Tengah dan DIJ. Pemprov bersikukuh jalan tol Jogja - Solo tersambung dengan Jogja - Bawen.
Di mana pemprov dan pemerintah pusat telah menyepakatinya. Dengan begitu, exit toll Jogja-Solo dan Jogja Bawen berada satu kawasan. Yakni, di kawasan Ring Road Timur.
Menurut Gatot, detail engineering design (DED) tol Jogja-Bawen telah disusun. Dari DED itu diketahui, tol sepanjang 10 kilometer tersebut bakal melintas di sepanjang Karangtalun, Minggir, Sleman. Membujur ke timur hingga ke arah Ring Road Timur.
”DED-nya sudah diteruskan ke pemerintah pusat,” jelas Gatot di kompleks Kepatihan belum lama ini.
Keinginan lain pemprov adalah desain tol dibangun melayang (elevated). Itu untuk menghindari banyaknya situs bersejarah di wilayah Kota Jogja. Meski begitu, Gatot tetap melarang ruas tol melintas di atas situs-situs bersejarah. ”Sekitar 500 meter dari tol harus bebas,” tegasnya.
Alasan tol dibangun melayang juga untuk meminimalisasi pembebasan lahan. Lantaran lahan kosong yang tersisa di Kota Jogja sangat terbatas. Birokrat yang pernah menjabat sekretaris DPRD DIJ ini tak menampik, pembebasan lahan mustahil dihindari. Namun, dia meyakini bisa diminimalisasi.
”Makanya, untuk meminimalisasi (pembebasan lahan) harus dikaji perpaduan dengan tol melayang,” ujar Gatot menyebut pembangunan tol dengan model elevated merupakan saran gubernur DIJ.
Ketika disinggung mengenai pembangunan ruas tol Jogja-Solo, Gatot menyebut diserahkan kepada pihak swasta.
”Tapi untuk proses lelangnya saya belum tahu pasti,” katanya.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIJ Sigit Sapto Raharjo membenarkan bahwa antara pemprov dan pemerintah pusat belum ada titik temu perihal tol Jogja - Solo. Namun, Sigit mengisyaratkan jalur tol Jogja-Bawen dan Jogja-Solo bakal tersambung. Nah, yang paling memungkinkan adalah ruas tol Jogja-Bawen dibangun melayang di jalur ring road.
”Yang paling memungkinkan untuk jalur dari Ring Road Barat ke timur, ya, elevated,” katanya.
Berdasar libur Lebaran tahun ini, bekas Pj bupati Bantul ini melihat, kepadatan arus lalu lintas di DIJ cukup padat. Menyusul beroperasinya tol Kartasura-Surabaya dan Kartasura-Semarang. Jamak pemudik dengan tujuan Jogja yang memanfaatkannya.
”Jika tol Solo-Jogja tersambung dengan tol trans Jawa, maka arus kendaraan bisa lebih lancar,” ucapnya optimistis.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan hal senada. Ganjar menilai, keberadaan tol Jogja-Bawen maupun Jogja-Solo sangat penting. Terutama untuk pengembangan kawasan Joglosemar.
Termasuk di antaranya pengembangan sektor pariwisata. Di sisi lain, keberadaan jalan ini juga diyakini mampu mengurai kemacetan arus lalu lintas saat musim liburan panjang.
”Saya dua kali melewati sana. Dari Jogja ke Solo sama baliknya sudah luar biasa crowded-nya. Sampai-sampai yang dari Solo harus dibuang lewat Sukoharjo tembus klaten,” kata Ganjar kepada Radar Semarang (Jawa Pos Grup) belum lama ini.
Terkait progres pembangunan tol Jogja-Bawen, politikus PDI Perjuangan ini, menegaskan, Pemprov Jawa Tengah sedang mengurus sejumlah izin secara paralel. Mulai dari penetapan lokasi (panlok), amdal dan izin lainnya. Targetnya, ground breaking tol Jogja-Bawen dapat dilakukan tahun ini.
”Panlok cepet kok. Yang penting penetapan jalur lokasi yang semuanya aman. Tidak menerabas heritage, lahan subur, dan daerah jauh dari bencana. Ini yang menjadi pertimbangan,” katanya.
Saat memantau arus balik di Semarang, Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono menyampaikan, pembangunan tol Bawen-Jogja ini akan dilakukan dengan dua paket. Dimulai dari Jawa Tengah sambil memfinalkan desain trase Jogja.
”Sebentar lagi untuk yang Jawa Tengah akan dilelang. Tahun ini. Tinggal beberapa bulan saja kan,” ujarnya.
Untuk paket kedua di Jogja, Basuki meminta seminimal mungkin dilakukan pembebasan lahan. Hal ini mengingat lahan di Jogja tidak terlalu luas. ”Karena makin besar (pembebasan lahan, Red) akan makin banyak mengurangi lahan di Jogja. Dicari trase paling optimal,” pintanya.
Pembebasan lahan yang tidak banyak ini, ia menjelaskan, justru akan menambah biaya pembangunan. Sebab, dengan minimalnya pembebasan lahan, tol akan dibangun dengan model elevated. ”Tapi tidak semuanya. Ini masih dihitung-hitung,” jelasnya.

Share:

Infrastruktur Listrik Mampu Dongkrak Ekonomi Natuna

PLN terus membangun infrastruktur listrik di wilayah Terdepan, Terluar dan Terpencil (3T) untuk mendorong tumbuhnya ekonomi. Salah satunya dilakukan di kabupaten Natuna Kepulauan Riau dalam empat tahun terakhir ini.
Vice Presiden Public Relation PLN Dwi Suryo Abdullah mengatakan sejak PLN menambah pasokan listrik bertenaga diesel sebesar 9.500 killo Watt (kW) di tiga lokasi yaitu di Ranai pada 2015 sebesar 4 ribu (kW) selanjutnya di Pian Tengah 5 ribu kW dan Klarik pada 2018 sebesar dan 500 kW, geliat ekonomi mulai tumbuh di daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi di pulau Natuna ditunjukkan dengan bermunculan perusahaan cool storage atau biasa disebut perusahaan penyimpanan dan pengolahan ikan hasil tangkapan nelayan.

"Sejak 2015 hingga saat ini sudah ada tujuh cool storage yang dibangun dan menjadi pelanggan PLN, ketujuh Pelanggan tersebut mempunyai daya terpasang sebesar 2.938,5 kVA," kata Dwi, di Jakarta, Kamis (26/9/2019).
Menurut Dwi, maraknya perusahaan cool storage di Natuna membuktikan hasil tangkapan ikan para nelayan semakin meningkat, sehingga ekonomi daerah semakin membaik. Hal ini dirasakan langsung para nelayan.

Hubungkan Tiga Pembangkit

Selain menambah daya mampu pasokan listrik, PLN juga berhasil menghubungkan ketiga pembangkit dalam satu sistem interkoneksi 20 kV Natuna dan menambahkan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) hingga menjadi 320 kms. Tinggal sekitar 40 kms lagi akan membentuk jaringan tertutup (Loop).

"PLN optimis seiring penyelesaian insfrastruktur jalan yang sedang dibangun, maka untuk mewujudkan sistem kelistrikan jaringan tertutup (loop) akan segera terwujud," tuturnya.
Dengan upaya tersebut, memberikan kepastian mengenai penyiapan insfrastruktur kelistrikan di Pulau Natuna, sehingga akan meningkatkan daya tarik investor untuk berinvestasi.

"Meskipun secara geografis berada di perbatasan dengan negara Malaysia dan China, upaya PLN untuk membangun dan menambah infrastruktur kelistrikan tidak akan menurun," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Share:

Analis: Negara Mitra Harus Pahami Risiko Proyek Infrastruktur Belt and Road China

Negara mitra China diimbau untuk senantiasa memahami risiko proyek infrastruktur di bawah payung inisiatif sabuk dan jalan (Belt and Road Initiatives/BRI), kata seorang analis kebijakan luar negeri sekaligus pemerhati isu Tiongkok.
Proyek infrastruktur di bawah payung inisiatif sabuk dan jalan (BRI) China telah merambah, tak hanya di Asia Pasifik, tapi di seluruh dunia --termasuk sejumlah proyek rel kereta api dan pelabuhan di Afrika timur.

Lembaga think-tank dan analisis RAND Corporation mencatat bahwa sekitar 222 proyek infrastruktur di bawah inisiatif BRI berlokasi di Asia.
Tapi ada kekhawatiran terdapat risiko-risiko yang membayangi di balik proyek ambisius Presiden Xi Jinping --yang ingin menjadikan China sebagai sentral konektivitas bagi antar-benua.

"Banyak yang mempertanyakan bagaimana proyek se-ambisius itu mampu membawa manfaat dan merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat sipil lokal sebagaimana yang dijanjikan," kata Peneliti Senior RAND Corporation Jennifer Huang Bouey pada sela-sela kegiatan Jakarta Geopolitical Forum III/2019, Kamis (26/9/2019).

Bouey menggarisbawahi bahwa proyek konstruksi infrastruktur memang selalu memberikan manfaat, mulai dari peningkatan konektivitas hingga merangsang pertumbuhan perdagangan dan ekonomi.

"Tapi, risiko tetap ada, mulai dari seberapa berpotensi itu bagi celah-celah korupsi, dampat negatif bagi lingkungan, hingga efek terhadap masyarakat sipil," jelas penyandang Ph.D dari Georgetown University Amerika Serikat itu.

Ia juga memahami adanya sentimen negatif proyek infrastruktur China bagi masyarakat lokal, yang justru memandangnya sebagai upaya mempersempit lapangan pekerjaan bagi mereka.
Bouey turut menggarisbawahi bahwa pemerintah negara mitra China tidak boleh mengabaikan narasi 'jebakan utang' perihal proyek infrastruktur di bawah payung BRI.

"Pemerintah negara (mitra China) harus mampu melihat berbagai potensi risiko itu, dan seberapa besar itu dapat mempengaruhi masyarakat," lanjutnya, menambahkan bahwa pemerintah harus mampu membuat kebijakan yang sama-sama menguntungkan bagi pihak-pihak yang beririsan dengan proyek tersebut, terutama, masyarakat lokal.
Bouey menambahkan, salah satu cara untuk mengatasi potensi risiko itu adalah memanfaatkan mekanisme yang terstandarisasi.

"RAND bekerjasama dengan UN Development Programme (UNDP) telah menaruh upaya besar untuk melakukan standarisasi penilaian proyek, sehingga proyek BRI bisa melalu mekanisme ini dan meminimalisir potensi risiko," kata perempuan itu.

Namun, lanjut sang analis RAND, "Semua kembali pada negosiasi yang dilakukan antara China dengan negara mitra. Mereka wajib menganalisis potensi risiko yang ada dan mempertimbangkan dengan matang."
"Jangan terlalu terburu-buru meneken sebuah proyek, dan mengkaji kembali situasi perekonomian mereka, agar tidak terjebak dalam proyek yang justru menambah beban moneter dan finansial dalam negeri," tutup Bouey.


Sekilas Belt and Road Initiatives

Pada 2013, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengumumkan rencana inisiatif infrastruktur lintas benua. China akan bekerja dengan negara-negara mitra di bawah dua program yang disebut Jalur Ekonomi Jalur Sutra dan Jalur Sutra Maritim Abad 21.

Bersama-sama, ini kemudian dikenal sebagai Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI). Dirancang untuk mencakup 4,4 miliar orang dengan PDB kumulatif sekitar US$ 21 triliun, BRI sedang diterapkan di lebih dari 70 negara berkembang, seperti yang dicontohkan oleh proyek-proyek yang sudah selesai dan sedang berlangsung, seperti Pipa Gas China-Myanmar, Kereta Api Jakarta-Bandung, Taman Industri China-Thailand, dan Pelabuhan Gwadar di Pakistan.

Lima pilar Sabuk dan Jalan - koordinasi kebijakan, konektivitas fasilitas, perdagangan tanpa hambatan, integrasi keuangan, dan pertukaran orang-ke-orang — memandu upaya Cina untuk terhubung ke tetangga-tetangganya dan untuk mempromosikan perdagangan dan pengaruh internasional China.

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep pembangunan telah melebar dari fokus pada pembangunan ekonomi ke konsep pembangunan inklusif yang lebih luas. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memimpin pencarian konsep umum pembangunan yang lebih luas, yang pertama kali ditangkap dalam Tujuan Pembangunan Milenium dan yang terbaru dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang disetujui oleh 193 negara. China telah berkomitmen bahwa BRI akan diselaraskan dengan SDG melalui kemitraannya dengan Program Pembangunan PBB.

Persoalan Dugaan Jebakan Utang
Namun, ketika negara-negara Asia Tengah memperkuat hubungan dengan Beijing saat mereka bersaing untuk menerima bagian dari Inisiatif Belt and Road yang membentang dari China ke Eropa, pinjaman dari Beijing menggelembung di semua negara kecuali Kazakhstan, yang menerima investasi langsung dari berbagai negara, dan Uzbekistan --Nikkei Asian Review melaporkan.

Tajikistan dilaporkan menyerahkan tambang emas ke China pada April 2018 sebagai imbalan US$ 300 juta dalam pendanaan untuk membangun pembangkit listrik.
Sementara Kirgiztan dilaporkan memiliki kontrak dengan bank China yang dikelola pemerintah untuk pembangkit listrik di ibukota Bishkek yang mencakup klausul yang memberi Beijing kendali atas aset berjangkauan luas jika negara itu gagal membayar. China juga diperkirakan menuntut konsesi dalam negosiasi untuk pendanaan pembangunan kereta api.

Risiko tersembunyi dalam proyek-proyek Belt and Road terungkap setelah Sri Lanka pada tahun 2017 memberi China hak pengoperasian ke pelabuhan Hambantota selama 99 tahun ketika negara pulau itu berjuang untuk membayar hutang.

China bertujuan untuk menjadi kekuatan dominan di Asia Tengah untuk menurunkan harga perolehan sumber daya, kata Andrei Grozin, yang mengepalai departemen Asia Tengah di CIS Institute seperti dikutip dari Nikkei Asian Review.
Beijing juga berencana untuk berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur dan pertanian di negara-negara bekas Soviet seperti Ukraina yang mencari integrasi dengan Uni Eropa, meningkatkan pengaruhnya di Eropa Timur ketika pertentangan antara Moskow dan Washington tumbuh.

Ukraina dan China menyetujui US$ 7 miliar dalam proyek bersama di komisi antar pemerintah pada akhir 2017. Pembangunan jalan raya dan basis ekspor biji-bijian mengalami kemajuan.
"Sebuah faksi pro-China diam-diam muncul di wilayah itu," kata seorang pejabat tinggi Ukraina seperti dikutip dari Nikkei Asian Review.

Share:

Tak Ada Kerusakan Infrastruktur Kelistrikan di Jakarta Usai Gempa Banten M 7,4

Gempa dengan magnitudo 7,4 mengguncang banten terasa hingga Jakarta. Pusat gempa berada di 147 km Barat Daya Sumur, Banten. Kondisi gempa yang terasa hingga jakarta ini membuat karyawan berhamburan keluar gedung perkantoran.

Lalu bagaimana kondisi kelistrikan Jakarta pasca gempa?
Manager Komunikasi PLN Distribusi Jakarta Raya Dita Artsana mengatakan, pasca gempa pasokan listrik Jakarta masih tetap normal, tidak ada pelanggan yang mengalami pemadaman akibat gempa.

"Jakarta aman," kata Dita, saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Jumat (2/8/2019).

Dita menambahkan, tidak ada infrastruktur kelistrikan‎ di Jakarta yang mengalami kerusakan akibat gempa, sehingga tidak ada pemadaman pasokan listrik.

"Gardu induk aman, alhamdulilla enggak ada yang padam, baik personel dan peralatan aman," tuturnya.

Gempa Magnitudo 7,4 di Banten Terasa hingga Jakarta Berpotensi Tsunami

Gempa dengan magnitudo 7,4 mengguncang banten terasa hingga Jakarta. Pusat gempa berada di 147 km Barat Daya Sumur, Banten.
Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut terjadi pada 19.03 WIB, Jumat (2/8/2019). Episentrum gempa berada di 7,54 Lintang Selatan, 104,58 Bujur Timur.

Share:

Bangun 11 Infrastruktur, Pemerintah Incar Pendanaan Swasta Rp 19 Triliun

Suasana sepi terlihat di proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek lintas pelayanan dua rute Cawang-Dukuh Atas di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (18/6). Seluruh proyek infrastruktur masih ditinggal mudik para pekerja.


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah target meraup dana senilai Rp 19,7 triliun dari pihak swasta dan BUMN untuk mendanai 11 proyek infrastruktur.
Dana ini digalang melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada 2020.

"Keterlibatan swasta atau BUMN dalam pembangunan infrastruktur didorong melalui KPBU dengan potensi nilai proyek sekitar Rp 19,7 triliun di 2020," ujar dia saat konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2020 di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Dia menuturkan, keterlibatan pihak luar seperti perusahaan swasta atau BUMN saat ini memang dibutuhkan untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur. Ini lantaran ketersediaan dana yang ada di dalam APBN begitu terbatas.

Secara pembiayaan, ia memaparkan, anggaran senilai Rp 19,7 triliun akan dipakai untuk mendanai 11 proyek infrastruktur yang dibawahi oleh 3 kementerian, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Adapun 11 proyek tersebut meliputi pengerjaan jalan seperti jalan non-tol di Sumatera Selatan sebesar Rp 900 miliar dan jalan non-tol di Riau sebesar Rp 1,1 triliun. Selain itu juga ada unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor di Sumatera dan Jawa sebesar Rp 300 miliar.

Kemudian, proving ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi sebesar Rp ‎1,6 triliun, Kereta Api Makassar-Parepare senilai Rp 1 triliun, serta pengoperasian Pelabuhan Anggrek Gorontalo sebanyak Rp 300 miliar.

Selanjutnya, proyek pengoperasian Pelabuhan Bau-Bau sebesar Rp 200 miliar, serta pembiayaan Palapa Ring Barat sebesar Rp 1,2 triliun, Palapa Ring Tengah sebesar Rp 1 triliun, Palapa Ring Timur sebesar Rp 5,4 triliun, dan Satelit Multifungsi sebesar Rp 6,6 triliun.

Sri Mulyani menyebutkan, biaya dari masing-masing proyek tersebut msfupakan nilai Capital Expenditure (Capex) atau belanja modal. "Nilai tersebut merupakan nilai Capex atau estimasi nilai proyek," tukasnya.

Kemenhub Akui Sulitnya Bujuk Swasta Ikut Proyek KPBU



Sekretaris Jendral Kementrian Perhubungan (Kemenhub), Djoko Sasono mengungkapkan, alasan dibalik terkendalanya beberapa proyek dalam pelaksanaan kegiatan Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di lingkungan kementeriannya.

Salah satu yakni keterbatasan mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). "Kita semua tahu bahwa APBN sangat terbatas, sedangkan kebutuhan pembangunanan infrastruktur sangat besar," kata dia dalam acara Focus Group Discussion (FGD) di Menara Kadin Indonesia, Rabu (20/3/2019). 

Djoko mengatakan, kendala lain yang dihadapi oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yakni masih sulit dalam meyakinkan kepada pihak swasta.

Oleh karena itu, pihaknya akan terus belajar dan mencontoh kementerian lainnya yang telah lebih dulu melakukan skema KPBU saat membangun infraatruktur.

"Memang KPBU prosesnya akan panjang di sana dilalui semuanya. Kami terus melakukan belajar dari PUPR dan segala macem apa yang bisa dilakukan. Kemudian saat ini kita sedang berusaha merayu-merayu kalangan swasta untuk mengerjakan proyek-proyek infra itu. APBN sendiri sekitar 40 persen dari kebutuhan dana," ujar dia.

Djoko menambahkan, dengan bujuk rayu yang dilakukan pihaknya tidak menutup kemungkinan pengerjaan proyek di lingkungan Kementerian Perhubungan, semuanya akan dilakukan dengan skema KPBU. Dengan begitu, diharapkan tidak akan membebankan khas negara.

"Memang yang menjadi salah satu harapan besar kami (itu). Sekarang yang sedang diangkat di berbagai sektor dan berbagai negara dunia adalah skema KPBU. Nantinya dengan KPBU ini tentu kita agak bisa leluasa menggunakan sumber daya yang kita miliki," pungkasnya.


Kementerian PUPR Kaji Skema KPBU dalam Pembangunan Rusunami

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menginisiasi skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami).

Adapun selama ini, skema KPBU kerap dilakukan dalam membangun fasilitas publik, seperti jalan nasional, jalan tol, hingga bandara.

Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, pembangunan di sektor perumahan selama ini masih banyak mengandalkan dana APBN.

"Nanti kita akan coba skema KPBU untuk pembangunan rental housing atau rusun milik. Ini lagi digodok. Jadi pembangunan rusnami tidak hanya melalui skema APBN," jelas dia di Jakarta, Selasa 5 Maret 2019.

Gagasan ini dikatakannya muncul lantaran kebutuhan anggaran yang diperlukan pemerintah untuk membiayai semua proyek infrastruktur, termasuk perumahan, terhitung sangat terbatas.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, Pemerintah membutuhkan dana Rp 2.058 triliun untuk membiayai seluruh proyek infrastruktur hingga 2030. Adapun APBN hanya bisa mencukupi 30 persen diantaranya, yakni sekitar Rp 623 triliun.

Herry melanjutkan, sejak 5 tahun terakhir Kementerian PUPR mulai gencar mencari sumber dana pembiayaan infrastruktur diluar APBN, termasuk lewat KPBU.
"Ini yang kita lakukan lima tahun kemarin. Ada target-target yang dicapai maupun tidak karena keterbatasan dana. Di sinilah peluang kita, sehingga dalam kurun 15-20 tahun nanti gap ini bisa kita isi," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sumber : https://www.liputan6.com/bisnis/read/4039829/bangun-11-infrastruktur-pemerintah-incar-pendanaan-swasta-rp-19-triliun
Share:

Recent Posts